Masih Tentang Skandal Film Impor (Bagian 2)

Editor’s Note By H. Ilham Bintang

Tulisan ini merupakan rangkuman kultwit yang dipublikasikan di akun twitter Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek, H. Ilham Bintang (@ilham_bintang) pada hari Kamis 21 Juli 2011.

Rabu kemarin, film HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 dan Transformers: Dark Of The Moon masuk LSF untuk disensor.  Itu artinya, paling lama seminggu lagi dua  film box office Hollywood itu akan diputar di seluruh jaringan bioskop 21 di tanah air. Setiap film didukung 100 copy.  Yang “mengimpor” film produksi anggota  MPAA itu PT Omega Film, sebuah perusahaan baru yg didirikan pada tanggal 17 Januari 2011 di depan notaris Ilmiawan Dekrit SH.  Omega Film didirikan oleh pemilik 21 Group lantaran dua perusahaan impor filmnya diblokir Ditjen Bea & Cukai karena tidak membayar kewajiban beanya. Dua perusahaan itu adalah Camila Internusa Film & PT Satrya Perkasa Esthetika Film. Jumlah bea masuk & denda yang tidak dibayar adalah Rp. 250 Milyar.  Omega Film mau dikesankan sebagai perusahaan impor baru yang datang dari luar Group 21. Artinya, dia tidak harus bayari utang bea masuk.

Majalah Tempo & Kompas (ditulis kritikus film Kristanto JB) tiga minggu lalu sudah membongkar praktek busuk tersebut.  Omega Film terbukti adalah perusahaan yang dibentuk baru oleh pemain lama atau pihak 21 Group. Bahkan, mereka sengaja mennjuk kurir jadi direksinya.  Kementerian Keuangan pun segera beraksi.   Omega Film  diblokir izinnya. Tidak hanya itu, 5 perusahaan baru lain dari 21 Group juga diblokir.  Omega Film diblokir tapi Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik yang bereaksi.  Dua statementnya yang pertama kali dimuat situs berita detik.com memperlihatkan dia amat berang.  Statementnya yang pertama, Menbudpar tidak mau perduli terhadap praktek monopoli, yang  penting buat dia film-film sejenis Harry Potter harus masuk di Indonesia.  Statement kedua, dia marah betul mengapa Kemenkeu harus menarik pajak atas royalti film impor itu. “Jangan cari pajak di film”, katanya.  Kepala Badan Fiskal Kemenkeu, Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D, balas mengejek Menbudpar sebagai orang yang tidak punya kesadaran berbangsa. Jerok Wacik akhirnya menarik ucapannya.  Meskipun sudah menarik ucapannya sendiri, tapi Menbudpar tidak berubah pendiriannya untuk tetap menolong 21 Group. Tidak ada urusan dengan historis berdirinya Omega Film pun, Jero Wacik tetap  jalan terus dengan sikapnya. Yang diubah, Omega Film cuma mengganti direktur, Syaiful Atim, yang sebenarnya adalah seorang mantan staf kurir 21. Ia digantikan oleh Ajay Fulwani.

Pemblokiran Omega Film dulu dilakukan oleh Ditjen Bea & Cukai  karena telah terbukti sebagai perusahaan baru  bentukan dari pemain lama, yakni dari grup  21 Group. Dengan penunjukan Ajay Fulwani sebagai direktur baru Omega Film, justru pihak 21 Group menantang, Omega memang perusahaannya. Siapakah Ajay Fulwani ? Ajay Fulwani adalah putera dari Fulwani– importir film tahun 70-an. Ajay tepatnya adalah kemanakan dari Harris Lesmana, salah satu boss besar 21 Group.

Pertanyaannya: bagaimana penyelesaian pembayaran kewajiban pada negara sebesar Rp.250 Milyar yg sudah jatuh tempo sejak 12 Maret 2011 lalu?  Rasanya kita pesismis uang negara itu bisa diselamatkan lagi meski Jero Wacik sempat mengatakan urusan itu jalan terus di pengadilan pajak. Malah ada indikasi uang negara itu sudah ke laut, dikemplang entah oleh (ide) siapa. PT Camila & Satria Film sudah berganti direksi pula. PT Camila & Satria Film mulai diaudit bulan Juli 2010. Akhir Desember 2010, seluruh pemilik perusahaan  yang menjadi direksinya ramai-ramai mengundurkan diri. Yang ditunjuk mengganti direksi lama adalah karyawan-karyawan staf level bawah, yang menurut “orang dalam”, kalau dilakukan penyitaan harta, negara hanya dapat sepeda motor & rumah BTN. Dari dimensi waktu pergantian, itu terjadi menjelang Direktorat Jendral  Bea & Cukai mengeluarkan  surat penetapan harus membayar bea cukai dan  denda sebesar Rp. 250 Milyar.

Bagaimanapun, paling tidak Kementrian Keuangan serta Kementrian Budaya dan  Pariwisata yang  paling bertanggung jawab atas hilangnya uang negara tersebut. Dua kementrian ini pada awal kejadian seiring sejalan untuk menegakkan aturan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mengendor.  Menjelang ending, Kemenkeu kelihatan berusaha kembali berkeras, sedangkan Kemenbudpar langsung memposisikan diri seperti orang dalam 21 Group.  Menurut “orang dalam” Kemenkeu, mereka mendapat tekanan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat Cikeas. Kita tidak tahu persis siapa mereka itu.  Sempat disebut-sebut nama Hartati Murdayah Poh, Hatta Radjasa dan Dino Patti Jalal. Adapun Jero Wacik berperan sebagai operatornya. Saya setuju pada usul untuk mengajukan skandal ini ke KPK. Yang terlibat, semuanya harus bertanggung jawab terhadap hilangnya uang negara.