Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Kota Ambon Provinsi Maluku semakin semarak dan penuh kegiatan yang positif bagi perkembangan media massa di Indonesia. Sama seperti HPN tahun-tahun sebelumnya, HPN kali ini kembali menggelar Konvensi Nasional Media Massa bertema “Intergrasi Media Nasional Dalam Lanskap Komunikasi, Global: Peluang dan Tantangan” di Baileo Siwalima Kota Ambon, Rabu, (8/2).

Sekjen PWI Pusat Hendry Ch Bangun memberikan buku berjudul "Bersatu Manggurebe Maju" kepada Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan forum pimpinan daerah Maluku di acara pembukaan Pameran HPN dan Maluku Expo, di Lapangan Merdeka Ambon, Senin, (6/2).

Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2017 bersama Persaruan Wartawan Indonesia (PWI), Indosiar, SCTV, dan Kodam Pattimura mengadakan kegiatan "Dongeng Anak" di SD Al Fatah, Jalan Sam Ratulagi, Ambon (Selasa, 7/2).

Pemerintah Kota Ambon menggelar acara jamuan makan malam dan ramah tamah untuk para panitia dan peserta Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di gedung Baileo Oikumene, Senin (6/2).

Walaupun zaman terus berubah dan teknologi komunikasi berkembang dengan dahsyat, tetapi buat pers, akurasi harus tetap lebih utama dan lebih penting dibanding dengan kecepatan. Oleh karena itu,  dalam pergolakan zaman dewasa ini, pers harus tetap tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik.

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menerangkan Patrialis diduga menerima suap 200 ribu dolar Singapura dari pengusaha Basuki Hariman untuk mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis ditangkap di Grand Indonesia Jakarta, bersama dua wanita, Rabu (25/1) malam. Belakangan diketahui mereka adalah Anggita Eka Putri dan ibunya.

Kasus dugaan suap Patrialis Akbar menjadi perhatian masyarakat. Dia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Kamis (26/1/2017). Bukan hanya kedudukan Patrialis sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi saja yang membuat peristiwa ini menarik. Kasus tersebut juga menyeret nama perempuan cantik Anggita Eka Putri. Siapa dia?

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Ch Bangun menjelaskan perihal verifikasi media massa yang menjadi banyak perbincangan saat ini.  Hendry yang juga anggota Dewan Pers menjelaskan, verifikasi media massa adalah hasil tindak lanjut dari piagam Palembang tahun 2010. Saat itu, ada 17 kelompok media yang berjanji akan mengikatkan diri dengan 4 peraturan Dewan Pers.